Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Anies: Bukan Bagian dari Masa Depan DKI

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, proyek reklamasi Teluk Jakarta hanya menjadi bagian sejarah Ibu Kota saja.

“Reklamasi bagian dari sejarah, bukan bagian dari masa depan Jakarta,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, pencabutan izin reklamasi 13 pulau tersebut berdasarkan hasil verifikasi Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Reklamasi tersebut melibatkan 17 pulau. Empat di antaranya yaitu Pulau C,D,G dan N yang sudah jadi. Sedangkan 13 pulau lainnya yakni Pulau A, B, dan E dipegang oleh PT Kapuk Naga Indah, Pulau I, J, K oleh PT Pembangunan Jaya Ancol, izin Pulau M oleh PT Manggala Krida Yudha, Pulau O dan F oleh PT Jakarta Propertindo, Pulau P dan Q oleh KEK Marunda Jakarta, Pulau H oleh PT Taman Harapan Indah, dan Pulau I oleh PT Jaladri Kartika Paksi.

Anies mengatakan, beberapa pihak pernah mengkritik pembentukan Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, termasuk Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

“Dan waktu itu saya sampaikan semuanya sedang mengkritik imajinasinya sendiri, hari ini semua saya jawab bahwa badan itu dibentuk justru untuk kita menjalankan ini dengan tata kelola pemerintahan yang benar,” papar dia.

Untuk empat pulau yang sudah jadi, Anies menyebut akan memanfaatkannya untuk publik berdasarkan ketentuan yang ada. “Bahwa semua yang sudah terlanjur jadi, akan dipakai, dimanfaatkan untuk publik yang sebaik-baiknya dan sesuai ketentuan hukum yang ada,” jelas Anies Baswedan.

Artikel Asli

News Feed