Seluruh PPAT Harus Siap Laksanakan Tugas

INFONAWACITA.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)menggelar kegiatan pembekalan teknis dan penyerahan petika Surat Keputusan Menteri ATR/BPN tentang Pengangkatan dan penunjukan Daerah kerja sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kepada 524 PPAT, di Aula Gedung Buya Hamka, Jakarta, pada Kamis (10/1/2019).

Kementerian ATR/BPN selaku Lembaga yang menaungi PPAT berkewajiban memberikan pembekalan teknis agar terciptanya PPAT yang profesional dan bertanggung jawab.

“Kegiatan penyerahan SK pengangkatan PPAT ini sifatnya bukan seremonial belaka tapi ada makna yang terkandung didalamnya. Jadi kepada seluruh PPAT sudah harus mempersiapkan diri dan siap untuk melaksanakan tugas. Oleh karena itu kami harap produk yang dihasilkan bisa berkualitas dan bermanfaat,” tutur Sekretaris Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, Ery Suwondo.

Ia menjelaskan, tugas dan fungsi PPAT harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional jadi dalam pelaksanaannya juga akan diawasi. Sehingga nantinya jika ada PPAT melakukan pelanggaran kepada pelayanan masyarakat maka akan mendapatkan sanksi sesuai Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018.

Tugas Pokok dan Fungsi PPAT

PPAT merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, PPAT tersebut dapat berkedudukan di kabupaten atau kota. Dalam pelaksanaan tugasnya PPAT akan sering berhubungan dengan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota.

“Maka dari itu, perlu saya ingatkan kepada Saudara bahwa dalam menjalankan tugas PPAT nantinya diharapkan dapat berkoordinasi, bersinergi, dengan Kepala Kantor Pertanahan setempat dan jajarannya dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dan dapat bekerja sama dengan aparat Pemerintah Daerah setempat. Sehingga nantinya dapat menghasilkan produk yang bisa dipertanggungjawabkan, jangan sampai akta yang PPAT buat akan menimbulkan permasalahan hukum” ujar Ery Suwondo.

Seperti yang dilansir dari atrbpn.go.id, jumlah keseluruhan PPAT sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 21.916 orang yang terdiri dari PPAT Umum sebanyak 17.861 orang dan PPAT Sementara sebanyak 4.055 orang.

Artikel Asli

News Feed