PM Malaysia, Mahathir Mohammad Bongkar HOAX & Kebohongan Jokowi Soal Bebasnya Aisyah


“Saya tidak punya informasi (mengenai itu),” tegas Mahathir di parlemen pada Selasa, 12 Maret 2019 seperti dilansir StraitTimes.

Menurut dia, pembebasan Siti Aisyah dari dakwaan pembunuhan tersebut sudah sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan. Sehingga ini murni keputusan pengadilan.

“Ini adalah keputusan yang dibuat oleh pengadilan. Dia diadili dan diberhentikan. Jadi ini adalah proses yang mengikuti hukum. Saya tidak tahu detailnya. Tetapi, penuntut dapat memberikan pembebasan yang tidak sebesar pembebasan,” tuturnya.

Siti Aisyah dibebaskan pada Senin 11 Maret 2019 setelah jaksa penuntut Malaysia menjatuhkan dakwaan mengejutkan terhadapnya di pengadilan. Pemerintah Indonesia juga berulang kali melobi agar tuduhan terhadapnya dicabut dan minta diizinkan pulang.

Kedutaan Besar Indonesia mengatakan bahwa Jokowi telah memerintahkan upaya mengamankan pembebasannya segera setelah dia ditangkap pada 15 Februari 2017.

Sedangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, mengatakan pejabat pemerintah Indonesia telah mengadakan pertemuan dengan PM Mahathir, Jaksa Malaysia, dan polisi Malaysia tahun lalu sebagai bagian dari upaya lobi mereka untuk membebaskan Aisyah.




 Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, ikut merespons pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, yang mengaku tidak tahu lobi Indonesia untuk pembebasan Siti Aisyah. Dahnil minta maaf ke Mahathir.

Di Twitter, Dahnil me-retweet pemberitaan yang memuat pernyataan Mahathir. “Terbiasa klaim. Tukang klaim,” tulisnya.

Dahnil kembali mencuit soal pembebasan Siti Aisyah ini pada Rabu (13/3/2019). Dia menyindir klaim pemerintah soal pembebasan Siti Aisyah dan menyebut berbohong sudah jadi kebiasaan.

“Ketika berbohong adalah kebiasaan, maka pembebasan WNI pun diklaim sebagai kerja politiknya, dan yang memalukan lantas dibantah oleh Perdana Menteri Malaysia. Sebagai bangsa kita kehilangan wibawa oleh laku pemerintah seperti ini,” kata Dahnil.

Kemudian, Dahnil me-mention akun Mahathir Mohamad, @chedetofficial. Dia minta maaf karena pemerintah Indonesia mengklaim melakukan lobi untuk membebaskan Siti Aisyah.

“Tun Dr @chedetofficial maaf kan pemerintah kami yang klaim melakukan lobi terhadap pemerintah Malaysia terkait Siti Aisyah. Kami menghormati keputusan pengadilan yang menyatakan tidak ada bukti SA terlibat pembunuhan,” ungkapnya.

Dahnil menuding pemerintahan Jokowi melakukan perilaku politik yang memalukan. Dia membandingkan pernyataan-pernyataan pemerintah dan pernyataan Wapres Jusuf Kalla.

“Perilaku politik memalukan ditunjukkan secara demonstratif oleh pemerintahan Jokowi, terkait dengan klaim lobi-lobi pembebasan Siti Aisyah. Mengapa tidak bersikap sewajarnya seperti yang ditunjukkan Pak JK. Sehingga, tidak perlu ada bantahan dari Tun Dr Mahathir, yang berujung memalukan Indonesia,” kata mantan Ketum Pemuda Muhammadiyah ini.

“Produsen hoax dan kebohongan itu nyata. Bahkan, kini hoax klaim lobi-lobi langsung dibantah oleh Perdana Menteri Malaysia, yang berujung pada nama baik Indonesia di dunia internasional,” sambung Dahnil.

Sebelumnya diberitakan, Aisyah bebas setelah jaksa mencabut dakwaan pembunuhan terhadap Kim Jong Nam. Pemerintah Indonesia mengungkapkan proses lobi pemerintah Indonesia ke Malaysia.

“Atas perintah Bapak Presiden, kami, Menlu, Kapolri, Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Malaysia untuk mencari cara pembebasan beliau. Bapak Presiden berkomunikasi dengan baik dengan Pak Najib maupun Tun Mahathir. Ini proses panjang upaya dilakukan membantu Saudari Aisyah dan kehadiran negara sesuai Nawacita,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly saat jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (11/3). (dtk)

Klaim pemerintah atas pembebasan Siti Aisyah merupakan bentuk penghinaan bagi hukum Malaysia.

Begitu kata Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafii menanggapi klaim Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Cahyo Rahadian Muzhar.

Cahyo sempat mengklaim pembebasan Siti Aisyah didasari permintaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly kepada Jaksa Agung Malaysia.

“Pernyataan dari Kemenkumham itu penghinaan yang seolah-olah tatanan hukum Malaysia bisa dilobi dan diintervensi oleh pemerintah Indonesia,” kata Romo Syafii kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/3).

Menurutnya, klaim itu telah membuat Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad tersinggung sehingga harus memberi klarifikasi. Diluruskan Mahathir, pembebasan Aisyah murni keputusan hukum.

“Kalau dalam bahasa hukumnya, Siti Aisyah tidak bisa dibebaskan karena lobi tapi bisa dibebaskan karena aturan hukum yang mengatur seperti itu,” pungkas politisi Gerindra itu. (rmol)



Terima Kasih sudah membaca, Jika artikel ini bermanfaat, Yuk bagikan ke orang terdekatmu. Sekaligus LIKE fanspage kami juga untuk mengetahui informasi menarik lainnya  @Tahukah.Anda.News

Artikel Asli

News Feed