Pasca Bencana, Kemenkes Sediakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Ketersediaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi oleh Kemenkes

INFONAWACITA.COM – Kondisi pascabencana seperti tsunami yang melanda sebagian wilayah Banten dan Lampung memicu terjadinya risiko masalah kesehatan reproduksi, seperti masalah kesehatan ibu hamil dan bayi, bahkan kekerasan seksual dan penularan HIV.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi dan masyarakat mesti memanfaatkannya.

“Setiap bencana keberadaan subcluster kesehatan menjadi prioritas karena berhubungan langsung dengan kesehatan dan keselamatan nyawa korban, termasuk dalam hal ini kesehatan reprodksi. Karena, dalam situasi bencana yang menangani ibu hamil dan bayi atau kesehatan reproduksi remaja adalah pelayanan kesehatan reproduksi,” ujar Menkes seperti yang dilansir dari Sehatnegeriku.kemkes.go.id.

Bagi ibu hamil dan anak, dalam masa tanggap darurat bencana, Kemenkes telah menyediakan akses pelayanan kesehatan apabila sewaktu-waktu ada ibu hamil yang akan bersalin.

Serta tersedia tenaga kesehatan yang siap menolong persalinan. Disiapkan juga rumah sakit sebagai rujukan apabila terjadi masalah serius pada ibu hamil.

Jika rumah sakit rujukan tidak tersedia, akan dipastikan keberadaan petugas kesehatan di Puskesmas atau pos kesehatan agar dapat melakukan pelayanan emergency obstetri dasar dan perawatan neonatal. Hal itu dilakukan melalui bimbingan dan konsultasi dengan tenaga yang lebih ahli.

Bencana juga dapat memicu kekerasan seksual pada perempuan. Kasus itu terjadi karena kondisi infrastruktur wilayah terdampak bencana yang rusak.

Minimalisir Kekerasan Seksual

Bencana juga dapat memicu kekerasan seksual pada perempuan. Kasus itu terjadi karena kondisi infrastruktur wilayah terdampak bencana yang rusak.

Seperti tenda dan toilet tidak terpisah antara perempuan dan laki-laki, lokasi sumber air bersih yang jauh dari pengungsian, tidak tersedianya penerangan yang memadai karena aliran listrik terputus, dan tidak ada sistem keamanan di pengungsian, seperti ronda malam.

Untuk mencegah hal tersebut, perlu koordinasi dengan BNPB/BPBD dan Dinas Sosial untuk menempatkan kelompok rentan di pengungsian, diupayakan MCK laki-laki dan perempuan disediakan terpisah, namun jika tidak memungkinkan diharapkan adanya kesadaran dari masyarakat untuk saling menjaga.

Tenaga kesehatan memastikan tersedianya pelayanan medis dan psikososial di pengungsian dan memastikan adanya mekanisme rujukan, perlindungan dan hukum yang terkoordinasi untuk penyintas.

Artikel Asli

News Feed