KSP Apresiasi 2 Dasawarsa Kontribusi Komnas Perempuan

(Foto : ksp.go.id )

INFONAWACITA – Dua puluh tahun bukanlah waktu yang singkat dalam sebuah perjalanan yang berliku di tengah-tengah menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Sebagai lembaga HAM nasional yang bergerak secara spesifik di bidang perempuan, Komnas Perempuan dapat diandalkan dalam mendorong dan memperkuat keberhasilan NKRI untuk memajukan dan melindungan HAM perempuan Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM Strategis dalam Perayaan 2 Dasawarsa Komnas Perempuan dengan tema Refleksi 20 Tahun Upaya Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan di Indonesia di Hotel Sari Pacific, Jakarta, (31/10/18) seperti dilansir dari ksp.go.id.

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan 20 tahun lahirnya Komnas Perempuan di Indonesia yang bertujuan untuk merefleksikan peran perempuan selama ini serta menentukan peta jalan dalam memperjuangkan keadilan bagi perempuan di masa yang akan datang.

Pembangunan Manusia yang Berkeadilan Gender

Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan adalah masalah global, bukan hanya nasional dan lokal, dan mengakhirinya membutuhkan pendekatan gambaran besar. Tema yang umum dicakapkan selama ini adalah perlunya reformasi kelembagaan serta pentingnya regulasi yang berpihak karena korban seringkali merasa sulit untuk mendapatkan keadilan baik karena kerangka hukum yang tidak memadai maupun karena kegagalan aparat penegakan hukum dan pengadilan.

“Semua adalah bagian dari gambaran besar dari diskriminasi sistemik terhadap perempuan. Berbagai bentuk kekerasan perempuan ditempat yang berbeda, semuanya berakar pada norma-norma sosial yang tertanam kuat yang menggambarkan posisi perempuan dan laki-laki yaitu cara pandang yang timpang gender.” ungkap Jaleswari.

Menurut Jaleswari, Komnas Perempuan telah secara aktif memberikan masukan berbagai isu baik mengenai isu Papua, hukuman mati, dan merupakan mitra Kantor Staf Presiden yang baik karena secara intens selalu berhubungan untuk membicarakan persoalan yang berkaitan dengan perempuan.

“Pemerintah menghargai kontribusi positif dan konstruktif Komnas Perempuan yang berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengkritisi, memperbaiki dan menyusun regulasi tingkat nasional ataupun daerah agar lebih berperspektif HAM berbasis gender serta bermanfaat sebagai instrumen hukum yang menghadirkan keadalian bagi perempuan terutama perempuan korban dan penyintas diskriminasi dan kekerasan” ucap Jaleswari.

Menutup pembicaraan dalam Perayaan 2 Dasawarsa Komnas Perempuan tersebut, Jaleswari juga menuturkan pentingnya kerja sama lintas kementerian/lembaga, lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan pembangunan manusia yang berkeadilan gender.

Artikel Asli

News Feed