Koordinasikan Kesiapsiagaan Risiko Bencana Krakatau, Kemenko PMK Gelar Rakor

(Foto: kemenkopmk.go.id)

INFONAWACITA.COM – Pemerintah melalui koordinasi Kemenko PMK terus meningkatkan kesiapsiagaan dan antisipasi dampak peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau dengan menyelenggarakan rapat koordinasi tingkat eselon 1 di Kemenko PMK, Sabtu (29/12/18).

Rakor ini diikuti oleh berbagai lintas Kementerian dan Lembaga. Hadir perwakilan dari Kemenko Maritim, BNPB, BMKG, KemenPUPR, BPPT, KemenESDM, Kemendagri, Kemenhub, Kemendes PDTT, Kemensos, Kemendikbud, dan perwakilan TNI.

Agar dapat memahami potensi risiko yang ada, peserta terlebih dahulu mendengarkan paparan dan rekomendasi dari pakar Ikatan Ahli Tsunami Indonesia, Dr. Widjo Kongko dan Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Dr. Igan Sutawijaya.

Berdasarkan pendapat para pakar, pemerintah perlu memperkuat fasilitas sistem peringatan dini yang ada di sekitar Selat Sunda khususnya pemasangan beberapa unit sensor tide gauge di sekitar pulau-pulau dalam Komplek Krakatau

Selain itu, Ikatan Ahli Geologi Indonesia akan segera menyampaikan rekomendasi tentang risiko yang ada sebagai dasar penetapan siaga darurat oleh pemerintah daerah.

“Ada sekitar 351 ribu jiwa yang berpotensi terdampak jika terjadi bencana di sekitar Selat Sunda,” jelas Dody Ruswandi, Sestama BNPB. Oleh karenanya, antisipasi dan kesiapsiagaan atas potensi bencana saat ini di Selat Sunda diharapkan dapat mengurangi risiko korban jiwa dan kerusakan.

Perbaikan Sistem Informasi dan Kesiapsiagaan Daerah

Rakor juga menyimpulkan perlunya perbaikan sistem informasi bencana serta mendorong kesiapsiagaan daerah. Deputi Geofisika BMKG, M. Sadly menjelaskan bahwa BMKG secara intensif berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memantau perkembangan di Selat Sunda.

Dalam rapat, setiap kementerian/lembaga sepakat memperkuat kesiapsiagaan di wilayah berisiko terdampak sesuai tugas dan fungsinya. Rakor memutuskan segera dilaksanakan rapat teknis untuk menetapkan implementasi di lapangan termasuk antisipasi khusus di wilayah pantai Cilegon yang menjadi lokasi berbagai industri.

Pemerintah daerah melalui Kemendagri diminta segera menetapkan titik evakuasi dan menyiapkan jalur khusus evakuasi. Hal lain yang disepakati untuk segera ditindaklanjuti ialah mekanisme informasi untuk peringatan dini bahaya bencana.

Artikel Asli

News Feed