Komitmen, Pemerintah Indonesia Kawal Implementasi Dampak Perubahan Iklim

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya

INFONAWACITA.COM – Pemerintah Indonesia komitmen untuk megawal implementasi dampak perubahan iklim ternyata semakin menguat. Secara konkrit para Menteri kabinet kerja saling bahu membahu mengawal reformasi pengelolaan dana lingkungan hidup yang lebih transparan dan akuntabel.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH), Siti Nurbaya menegaskan, pihaknya telah menerima secara resmi dukungan dari menteri keuangan, Sri Mulyani Inrawati, terkait pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPLDH) yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2018.

Tertanggal 4 Desember 2018, Menteri LKH menerima surat yang dikirim oleh Menteri Keuangan pada tanggal 4 Desember 2018, ditengah pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim (COP) 24 di Katowice, Polandia.

“Terima kasih pada bu Menkeu, Sri Mulyani, yang meskipun tidak bisa hadir namun tetap mengikuti perkembangan dari tanah air,” ucap Siti Nurbaya pada awak media, Kamis (6/12).

“Ini semakin memperjelas kesiapan Indonesia melaksanakan implementasi kesepakatan Paris, dan yang paling penting menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 28H,” lanjutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kemenkeu bersama KLKH telah mengawal pembentukan BPLDH agar segera beroperasi untuk meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan dana lingkungan hidup, serta keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kedua kementerian dalam berbagai kesempatan juga sudah menyampaikan tentang rencana pembentukan BPLDH dalam pertemuan bilateral dengan beberapa kontribusi potensial.

Mekanisme dan Kesiapan

Siti Nurbaya yang saat ini tengah memimpin delegasi Indonesia pada COP24 di Polandia menegaskan bahwa sudah ada mekanisme dan kesiapan untuk setiap dukungan dana mengatasi lingkungan, termasuk isu perubahan iklim.

“Langkah ini penting sebab sudah cukup banyak prestasi masyarakat Indonesia dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim seperti reduksi emisi gas rumah kaca yang menjadi indikator,” ungkapnya.

Target pada tahun 2030, NDC Indonesia akan menurunkan sekitar 29 persen emisi gas rumah kaca (GRK) atau setara dengan 2,8 giga ton CO2. Dari data yang ada, pada tahun 2016 tercatat penurunan yang dicapai sudah mencapai 8,7 persen, dari tahun 2017 sudah finalisasi hitungan sebesar 10,8 persen.

Dengan adanya mekanisme keuangan ini, kita berharap dukungan internasional dan juga dalam negeri seperti dana reboisasi dan lainnya nanti bisa diatur,” ujar Menteri LKH seperti yang dilansir dari Menlhk.go.id pada Kamis (6/12/2018).

Sebelumnya, telah ditegaskan Menteri Siti Nurbaya, bahwa Indonesia telah cukup maju dalam implementasi Paris Agreement. Dalam arti kerja-kerja membumi di lapangan kompak dilakukan pemerintah bersama masyarakat, aktivis, LSM juga dunia usaha.

Salah satu keunggulan kerja implementasi Paris Agreement di Indonesia adalah partisipasi seua pihak dan cukup lengkap, ini disebutnya sebagai modal dasar bangsa yang sangat membanggakan.

“Saya optimis, kita bisa laksanakan kerja-kerja lingkungan dengan pas, baik menurut rules book konvensi internasional dan terutama karena perintah UUD 1945. Kita kerja yang baik saja,” pungkas Siti Nurbaya.

Melalui NDC, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 29 persen dengan upyana sendiri dan sampai dengan 41 persen melalui kerjasama internasional.

Artikel Asli

News Feed