Kejaksaan Kawal Proyek Strategis 110 T Kementerian PUPR

(Foto : biropeg.kejaksaan.go.id)

INFONAWACITA – “Keberadaan Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) sebagai paradigma baru di bidang pencegahan tindak pidana korupsi diharapkan dapat mewujudkan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran”. Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Dr. Jan S. Maringka dalam paparannya di hadapan kurang lebih 1.000 peserta rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (POKJA) di lingkungan Kementerian PUPR RI, bertempat di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa (30/10/18).

Dengan pengawalan dan pengamanan sejak awal pelaksanaan pekerjaan, diharapkan dapat dicegah berbagai potensi penyimpangan sebelum terjadi dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

“kita ingin memberikan ketenangan bagi pemerintah dan para pelaku pembangunan untuk tidak lagi ragu melakukan kegiatan tanpa harus dibayang-bayangi pemanggilan oleh aparat penegak hukum pada saat pekerjaaan dalam tahap pelelangan, pelaksanaan pekerjaan maupun masih dalam masa pemeliharaan” ungkapnya.

Di sisi lain Jan menegaskan TP4 bukanlah sebagai bunker maupun ajang konkalikong antara penegak hukum dan pelaksana proyek, selama tahun 2018 Kejaksaan telah menindak beberapa oknum Kepala Kejaksaan Negeri dan para Jaksa yang terbukti menyalahgunakan TP4 untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.

Perpres No 16 Tahun 2018

Rapat Koordinasi ULP dan POKJA di lingkungan Kementerian PUPR secara resmi dibuka oleh Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono serta dihadiri oleh para ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan persamaan persepsi diantara seluruh jajaran Kementerian PUPR RI dalam melaksankan proses pengadaan barang/jasa berdasarkan peraturan yang baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Dalam RAPBN 2019, Kementerian PUPR RI memperolah alokasi anggaran sebesar Rp. 110,7 Triliun atau meningkat dibanding tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 107,4 Triliun.

Dengan alokasi tersebut, Kementerian PUPR merupakan kementerian dengan porsi anggaran tertinggi, hal ini tidak terlepas dari kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam mendorong pemerataan dan keadilan.

Artikel Asli

News Feed