Indonesia Tak Berani Bela Muslim Uighur Karena Banyak Utang ke RRC

  Ayo  Jalan Terus !  – Keputusan Pemerintahan Jokowi terhadap kejahatan kemanusiaan UYghur, suku minoritas muslim China sangat disesalkan seluruh pihak.

Terlebih, alasan pemerintah tidak membantu karena investasi dan utang terhadap China.

Pernyataan penyesalan tersebut disampaikan World Uyghur Congress (Kongres Uighur Sedunia) sebuah organisasi kelompok Uighur internasional dalam pengasingan yang ditujukan untuk mewakili kepentingan kolektif suku Uighur baik di dalam maupun di luar Kawasan Otonomi Xinjiang, Republik Rakyat Cina.

Lewat akun twitter resminya @UyghurCongress; pada Selasa (18/12/2018), World Uyghur Congress memposting sebuah artikel The Jakarta Post tentang sikap pemerintah yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jussuf Kalla.


Pasalnya, di tengah desakan MUI yang meminta agar pemerintah dapat membantu pembebasan warga Uighur, pihaknya tidak dapat melakukan bantuan dengan alasan tidak dapat mencampuri kebijakan bangsa lain.

“Tentu saja kami menolak atau (ingin) mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Namun, kami tidak ingin campur tangan dalam urusan domestik negara lain,” Jusuf Kalla dikutip dari The Jakarta Post pada Senin (17/12/2018).

Menjawab pernyataan pemerintah, World Congress Uyghur menyayangkan keputusan tersebut. Sebab, Indonesia yang diketahui merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia seharusnya dapat membantu sesama umat muslim lainnya.

“Meskipun ada tekanan, Wakil Presiden #Indonesia Jusuf Kalla @Pak_JK mengatakan Indonesia tidak akan ikut campur dalam perlakuan # China #Uyghurs. Tanggapan ini sangat mengecewakan. Indonesia harus berbicara menentang kejahatan terhadap kemanusiaan ini,” tulis admin World Congress Uyghur.

“Investasi, uang, dan pengaruh Cina tidak boleh ditempatkan di atas manusia. Kami mendesak #Indonesia untuk menemukan suaranya dan berbicara untuk orang-orang #Uyghur,” tambahnya.

Status penyesalan World Congress Uyghur tersebut pun dibagikan ulang oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Fahri Hamzah. Fahri pun turut menyayangkan keputusan tersebut

“Sedih mendengar ini pak…,” tulis Fahri Hamzah.

“Ini PR penting yang lain dalam politik luar negeri Indonesia….negeri ini kukuh menjaga saudaranya yg kecil jumlah ya..tapi negara lain masih ada yg menganiaya minoritas mereka…tapi kita tak berani bicara karena banyak berhutang pada mereka…,” tambahnya.

Sementara, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof Din Syamsuddin mengecam keras penindasan atas Muslim Uygur di Provinsi Xinjiang, Cina, Ahad (16/12/2018)

“Penindasan seperti itu merupakan pelanggaran nyata atas Hak Asasi Manusia, dan hukum Internasional Convenant on Social and Political Rights menegaskan adanya kebebasan beragama bagi segenap manusia. Maka Muslim Uyghur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya,” ujar Din Syamsuddin.

Din Syamsuddin yang juga President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) meminta agar penindasan itu dihentikan.

Dia juga mendesak Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk menyelamatkan nasib umat Islam Uyghur dan bersikap tegas terhadap rezim Cina untuk memberikan hak-hak sipil mereka.(kl/tribunnews)
Indonesia yang seperti ini mau dilanjut dua periode? Malu-Maluin. Tentu tidak! #2019GantiPresiden!

Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak akan ikut campur dalam penanganan Muslim Uighur di China di tengah tekanan dari dewan ulama nasional bagi pemerintah untuk turun tangan.

“Tentu saja kami menolak atau [ingin] mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Namun, kami tidak ingin campur tangan dalam urusan domestik negara lain, ”kata Kalla kepada wartawan, Senin.

Laporan beredar bahwa pemerintah China telah melakukan penumpasan besar-besaran terhadap Muslim Uighur di wilayah otonomi Xinjiang yang mayoritas Muslim.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengutuk Rezim Komunis Cina atas laporan-laporan tentang penindasan, dengan mengatakan bahwa hal itu tidak sejalan dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang menjamin kebebasan beragama bagi setiap manusia di seluruh dunia. China menandatangani perjanjian pada 1998 tetapi belum meratifikasinya.

“Penindakan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, serta hukum internasional,” kata ketua dewan penasihat MUI, Din Syamsuddin, Senin, sebagaimana dikutip oleh Antara.

Din, mantan ketua Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, juga menuntut agar pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas untuk mengadvokasi warga Uighur.

Presiden Konferensi Asia tentang Agama untuk Perdamaian juga mendesak Organisasi Kerjasama Islam internasional dan komunitas internasional untuk mendorong pemerintah Komunis China untuk menjamin hak-hak sipil kaum Uighur.[kl]

sumber:

Terima Kasih sudah membaca, Jika artikel ini bermanfaat, Yuk bagikan ke orang terdekatmu. Sekaligus LIKE fanspage kami juga untuk mengetahui informasi menarik lainnya  @Tahukah.Anda.News

Artikel Asli

News Feed