Hitung-hitung THR PNS, Polri, TNI, Pensiunan dan Swasta

Rincian dana Tunjangan Hari Raya (THR) yang diperuntukkan bagi para pegawai sejumlah instansi pemerinatahan konon dipercepat jelang Idul Fitri 2019. Dikutip dari beberapa sumber, ternyata Pemerintah akan mencairkan anggaran THR untuk para PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara dan para pensiunan pada tanggal 24 Mei nanti. Tak lama berselang dari penerimaan THR tersebut, mereka yang juga akan kembali menerima Gaji ke-13 pada bulan Juni 2019 mendatang.

Saat ini, Peraturan Pemerinta (PP) mengenai pemberian THR tersebut, sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Untuk itu, Mohammad Ridwan selaku Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga sudah mengatakan bahwa tanggal 24 Mei 2019 adalah tanggal pasti untuk penerimaan THR.

Menurut Pak MenPAN-RB THR akan dibayarkan pada 24 Mei 2019 dengan besaran sama dengan take home pay (THP) per bulan”, Kata Mohammad Ridwan sebagaimana dilansir dari Tribunnews.com.

Adapun komposisi yang menjadi kesatuan dar THP ini adalah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan struktural dan tunjangan kinerja (jika kedua ini memang ada). Dan THR ini belaku untuk PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, dan Pensiunan sebagaimana mekanisme yang sebelumnya sudah diatur oleh Kemekeu. Karena sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga telah menandatangani aturan pemberian THR yang tertuang dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan nomor 58 Tahun 2019, dimana peraturan tersebut dijelaskan jika besaran THR yang akan diterima sebesar satu kali gaji pada bulan April 2019.

Dari informasi yang beredar, adapun total dana yang akan dikucurkan mencapai Rp. 20 Triliun, jika digabungkan dengan dana gaji ke-13 di bulan selanjutnya, itu berarti setidaknya pemerintah butuh Rp.40 Triliun untuk memberi dana THR untuk para PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara dan para pensiunan.

Sementara itu, untuk para pekerja swasta, Menteri Ketenagakerjaan M.Hanif Dhakiri meminta perusahaan segera membayar tunjangan hari raya (THR) paling lambat tujuh hari (H-7) sebelum Hari Raya Idul Fitri/Lebaran. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Dan adapun jumlah besaran THR  yang tiap para pekerjaan nanti akan terima adalah setara dengan satu bulan penuh upah. Dengan catatan, sudah mempunnyai masa kerja hingga 12 bulan atau lebih secara terus menerus.

Sedangkan pada pekerjaan harian lepas lain yang juga sudah mempunyai mas akerja lebih dari 12 bulan atau lebih, akan mendapat THR yang diperhitungkan berdasarkan hasil rata-rata upah yang diterima pada 12 bulan terakhhir sebelum hari raya keagamanan. Sedangkan untuk mereka yang masih bekerja dibawah 12 bulan, akan menerima THR dengan perhitungan dari hasil rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama bekerja.

“Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR yang telah ditetapkan. Maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan yang tertera di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebisaan yang telah dilakukan,” kata Menaker Hanif, masih dari laman yang sama.

Beliau juga menghimbau para pimpipnan perusahaan unntuk melakukan pembacaran THR dengan mengacu pada regulasi yang diharapakan dapat dilakukan masimal dua minggu sebelu hari raya tiba. Agar para pekerja yang ingin mudik bisa mempersiapkan diri dengan baik. Selain itu, Kementerian Tenaga Kerja juga mengatakan akan membuka posko pengaduan seputar THR bagi para pekerja yang merasa belum meneri haknya. 

“Kita juga akan segera menerbitkan surat edaran THR kepada para Kepala Daerah dan membuka posko pengaduan THR. Bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayarkan bisa mengadu ke posko pengaduan THR yang akan dibuka di dinas-dinas tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta di tingkat yaitu di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan,” tutur Hanif.

https://gobagi.com/hitung-hitung-thr-pns-polri-tni-pensiunan-dan-swasta/

News Feed