Hadiri Dialog Refleksi dan Persiapan Kerja, Dirjen Penegakan LKH Jelaskan Tantangan Penegakan Hukum 2019

INFONAWACITA.COM – Direktur Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Rasio Ridho Sani, menghadiri Dialog Refleksi Kinerja untuk Persiapan Kerja 2019, di Jakarta, pada Senin (31/12/2018). Ia menjelaskan tantangan dalam upaya penegakan hukum yang akan dihadapi di tahun 2019 nanti.

Ridho mengungkapkan, di bawah kepemimpinan Menteri LHK, Siti Nurbaya, pihaknya akan memperkuat beberapa hal. Pertama adalah mengembangkan sistem big data untuk menggali informasi lebih dalam. Lalu, penguatan juga dilakukan dengan membuat sistem surveilance bekerjasama dengan berbagai pihak. Hal lain yang ingin diperkuat adalah membentuk jejaring ahli dalam bekerja dan memperkuat sistem forensik.

Selain itu, ia juga memaparkan, sains dan teknologi juga berperan penting dalam meningkatkan kecepatan dan ketepatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang lebih efektif. Terakhir, komitmen dari eksekutif, legislatif, serta yudikatif yang kuat, berperan penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam kurun tahun 2015 hingga akhir 2018, hasil pekerjaannya yang kentara antara lain adalah pihaknya telah berhasil membawa 567 kasus kejahatan lingkungan ke pengadilan. Kemudian, sebanyak 18 kasus perdata terkait kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan juha telah diajukan ke pengadilan.

“Kita juga menggugat perusahaan atau pihak-pihak yang melakukan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan ke pengadilan,” ungkap Dirjen Penegakkan LHK tersebut.

Menurutnya, dari 18 kasus tersebut, 10 diantara telah mendapatkan putusan dari pengadilan atau Inkracht. Total nilai ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh oknum adalah senilai 18.3 Triliun rupiah.

Operasi Pencegahan Pengamana Hutan

Dalam hal operasi pencegahan pengamanan hutan, Dirjen Penegakan LKH menyebutkan sebanyak total 881 operasi yang dilakukan untuk pengamanan
dan pemulihan hutan maupun hasil hutan. Dari total tersebut, terbagi menjadi 337 operasi perambahan hutan, 241 operasi tumbuhan satwa liar, dan 303 operasi pembalakan liar.

Sejak tahun 2015 lalu, Kementerian LHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK ini juga telah menangani sebanyak 2.677 pengaduan terkait kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, seperti yang dilansir dari menlkh.go.id.

Artikel Asli

News Feed