Dilaporkan ke Polisi karena Dianggap Hina Jokowi dalam Ceramah, Siapa Habib Bahar bin Smith?

Sejumlah orang yang mengatasnamakan diri ‘Jokowi Mania’ telah melaporkan Habib Bahar bin Ali bin Smith ke Polda Metro Jaya. Habib Bahar diduga melakukan penghinaan terhadap simbol negara.

Habib Bahar Smith melontarkan pernyataan soal Jokowi dan tersebar di media sosial dalam bentuk video.

“Intinya reaksi kami sebagai warga Indonesia melihat video yang buat saya itu menghina simbol negara,” ujar Ketua Jokowi Mania Rahmat, Rabu (28/11/2018).

Rahmat juga membawa sejumlah barang buktiberupa video, link video, dan akun YouTube yang mengunggah video yang dianggapnya menghina  Presiden Joko Widodo.

“Kalau barang bukti ada beberapa video, ada link akun akun Youtube, ada beberapa,” ujar Rahmat.

Dalam video yang berdurasi 60 detik itu, Habib Smith menyebut Jokowi sebagai pengkhianat negara dan rakyat. Ia juga menyebut Jokowi sebagai seorang banci dan menyerukan untuk membuka celananya.

Video itu, kata Rahmat direkam saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 17 November 2018 lalu di daerah Batu Ceper, Tangerang, Banten.

“Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya jangan-jangan haid Jokowi itu, kayaknya banci itu,” ucap Habib Smith dalam video yang diunggah ke YouTube pada Selasa (27/11).

Proses laporan terkait dugaan penghinaan ini masih berlangsung. Rahmat berharap agar laporan tersebut segera ditindaklanjuti oleh polisi. []

SUMBER: CNN

HABIB Bahar bin Smith dilaporkan ke polisi karena dianggap melakukan orasi yang mengandung unsur ujaran kebencian hate speech. Laporan ini dibuat di Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya.

Lantas siapa yang melaporkan Habib Bahar?

Adalah Sekjen Jokowi Mania (Joman) La Kamarudin yang melaporkan Habib Bahar bin Smith ke polisi. Dia menganggap Habib Bahar telah melakukan orasi yang mengandung unsur ujaran kebencian.

Kamarudin melaporkan Habib Bahar ke SPKT Bareskrim Polri pada Rabu (28/11/2018). Dalam aduannya ke polisi, Kamarudin menyatakan Habib Bahar dengan aduan melakukan kejahatan terhadap penguasa umum, kejahatan tentang diskriminasi ras dan etnis, serta ujaran kebencian atau hate speech.

Artikel Asli

News Feed