Bawaslu Ingin KPU dan Kemendagri Sinkronkan Data 31 Juta Pemilih

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terkait data pemilih tambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 31 juta. Sebab, KPU tak ingin masalah ini ramai menjadi bahan pemberitaan.

“Isinya disinkronkan, jangan malah ramai di publik seperti ini,” kata Komisioner Bawaslu, Affifuddin, di Jakarta, Kamis (18/10/2018).

“Apa itu data anomali, misalnya NIK (Nomor izin Kependudukan) belum ada tapi sementara ada di Kemendagri lengkap. Nah, saling melengkapi saja. Ya ini harapan kita saling duduk bareng untuk saling mengklarifikasi saja,” sambungnya.

Affifuddin menuturkan, Bawaslu segera mengirimkan surat kepada KPU dan Disdukcapil Kemendagri untuk bersama-sama membicarakan data pemilih yang saat ini menjadi polemik sebelum penetapan DPT pada 16 November 2018.

“Ya makanya mereka biar ketemu saja. Kami terus yang mengundang mereka untuk ketemu bareng, ini kan sama sama lembaga yang punya kepentingan. Secepatnya kami undang (lagi),” tutur Affifuddin.

Sebelumnya, KPU telah menetapkan DPT mencapai 187 juta jiwa. Namun, itu diperbaiki dan kembali ditetapkan sebagai DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) pada Minggu 16 September 2018. Jumlahnya sedikit berkurang daripada DPT yang telah ditetapkan. Akan tetapi KPU kembali membuka peluang dilakukan perbaikan selama 60 hari atau hingga 16 November 2018.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah mengatakan, 31 juta pemilih yang tak masuk dalam DPT adalah jumlah warga yang sudah merekam data untuk e-KTP tapi belum ada di dalam DPT. Angka ini diketahui setelah Dukcapil Kemendagri melakukan analisis data pasca penetapan DPT oleh KPU pada 5 September 2018 lalu.

Langkah analisisnya, data Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang telah diserahkan pada 15 Desember 2017 itu berjumlah sekitar 196 juta data. Kemudian disandingkan dengan DPT yang telah ditetapkan yakni sekitar 187 juta data. Ternyata hanya 160 juta data saja yang selaras, dengan demikian ada sekitar 31 juta data yang tak selaras.

“Analisis ini dilakukan karena kita punya data base kepedudukan yang aktif, yang tiap 6 bulan diperbaiki, maka Kemendagri menyandingkan DPT dengan DP4 yang 196 juta itu. Yang sinkron 160 juta. Yang tidak sinkron ada 31 juta,” kata Zudan.

 

Artikel Asli

News Feed