Baru Selesai 78 Persen, Pemprov DKI Soft Launching JPM Tanah Abang

Meski segera diresmikan, JPM itu belum sepenuhnya selesai. Bahkan, sejak awal pembangunannya, Pemprov DKI terus dibombardir pro kontra.

Pertama, saat Pemprov DKI menutup satu jalur di Jalan Jati Baru Raya untuk ditempati PKL pada Desember 2017. Gubernur Anies Baswesdan mengatakan, penataan Tanah Abang memfasilitasi semua pemilik kepentingan, dari pedagang, pejalan kaki, hingga angkutan umum.

“Semua pihak yang mememiliki kepentingan bisa terakomodasi,” kata Anies saat memberikan keterangan terkait penataan Tanah Abang di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Penutupan itu berujung pada pelaporan Anies ke pihak berwajib hingga rekomendasi Ombudsman. Ombudsman DKI Jakarta mengeluarkan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) terkait penataan PKL Tanah Abang yang menutup sebagian Jalan Jatibaru. Laporan menyebut, adanya maladministrasi atas kebijakan Anies.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Ombudsman DKI Jakarta Dominikus Dalu menjelaskan, jika dalam 30 hari Pemprov DKI tidak menanggapi, laporan itu bisa ditingkatkan menjadi rekomendasi. Itu dilakukan setelah melalui mekanisme pleno pemimpin Ombudsman RI.

“Sanksi administratif itu bisa di-nonjob-kan, bisa dibebastugaskan,” kata Dominikus saat konferensi pers di kantor Ombudsman RI, Jakarta, 26 Maret 2018.

Meski terus mendapat penolakan, Anies bergeming. Ia mengatakan jalan itu tidak akan dibuka sampai skybridge Tanah Abang selesai dibangun. Skybridge menurutnya adalah solusi bagi PKL agar tak berjualan di trotoar ataupun di Jalan Jatibaru lagi.

Artikel Asli

News Feed